Pemesanan: Rino Sundawa Putra (0852 1487 4455)
Prolog
Kekuasaan merupakan bagian tak terpisahkan dari ruang besar kajian-kajian politik klasik maupun kontemporer. Kekuasaan tidak hanya dimaknai dari proses politik yang formalistik tetapi pendekatan lahirnya kekuasaan juga bisa dilihat dari bagaimana sebuah kebudayaan yang kemudian melahirkan prilaku-prilaku individu yang akan mempengaruhi sistem kekuasaan dan relasinya dengan masyarkat setempat, termasuk formulasi kebijakan yang dihasilkannya.
Dalam jurnal edisi kali ini mempunyai tema besar tentang makna kekuasaan yang dibangun dalam kebudayaan tertentu, pandangan tertentu (Life) sehingga akan membentuk pola kekuasaan tertentu, partisipasi politik tertentu dan formulasi kebijakan tertentu.
Tulisan pertama Subhan Agung yang menyoroti mengenai relasi kuasa dalam model kepemimpinan adat di kampuang Kuta, Ciamis Jawa Barat. Penulis, dengan menggunakan metode kualitatif etnografi, mencoba mengekplorasi makna kekuasaan atas nama legitimasi amanat karuhun secara tradisional masyarakat adat setempat dalam melembagakan kekuasaan. Nilai-nilai lokal setempat kemudian dijadikan frame dalam mengelola kekuasaan yang berpengaruh terhadap pola kepemimpinan yang berlaku serta proses pengisian kepemimpinan yang bisa diakui.
Objek kajian yang sama juga bisa dibaca dari hasil penelitiannya Akhmad Satori dan Taufik Nurohman dari sisi partisipasi politik dan formulasi kebijakan dalam masyarakat adat kampung Kuta. Tulisan ini menyuguhkan bagaimana pola interaksi sosial politik dalam kaitannya dengan partispasi politik yang akan melahirkan kebijakan (output dan input) dalam masyarakat adat setempat. Dalam tulisan ini terlihat bagaimana pola interaksi dan komunikasi serta partisipasi dibangun berdasarkan dua arah, Pertama, partisipasi politik dalam proses kebijakan di internal komunitas adat, dan Kedua, partisipasi politik dalam proses formulasi kebijakan di tingkat desa. Dari hasil penelitian ini, terlihat adanya perbedaan sistem yang dibangun, elitis dan demokratis. Formulasi kebijakan yang hanya melibatkan masyarakat adat saja, pola yang dibangun adalah pola yang sangat tertutup, dimana tokoh adat dan kuncen sangat mendominasi formulasi tersebut tanpa adanya proses dialog yang bersifat dua arah. Berbeda halnya dengan formulasi eksternal yang melibatkan masyarakat diluar kampung adat, seperti halnya formulasi kebijakan yang difasilitasi oleh pihak desa, terlihat sangat terbuka. Ini merupakan hal yang sangat kontras antara sistem komunikasi dan formulasi kebijakan yang dibangun didalam dan yang melibatkan peran luar komunitas adat.
Tulisan ketiga oleh Mohammad Ali andreas dan Wiwi Widiastuti yang berusaha mengupas mengetahui persepsi lima partai politik (PKB, Golkar, PKS, PPP, dan PDI) di Kabupaten Tasikmalaya dalam mengimplementasi perundang-undangan tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik dan pemilu periode 2009-2014, dan kendala yang dihadapi perempuan dalam pemenuhan kuota 30%. Frame tulisan ini didasarkan pada cara pandang masyarakat Taikmalaya teramasuk elit-elit partai politik dalam memaknai keterlibatan perempuan dalam ranah politik praktis, mengingat nuansa keislaman yang sangat tradisional di Tasikmalaya yang masih membenturkan perempuan dengan kodrat yang secara sempit berdasarkan pandangan teologis yang sangat sempit.
Tulisan keempat oleh Wiwi Widiastuti menyoroti tentang sejauhmana perempuan yang duduk di parlemen dapat membuat kebijakan yang berkeadilan gender diantara dikotomi antara ruang privat dan ruang publik. Metode yang digunakan adalah metodologi kualitatif, dengan teknik pengambilan informan menggunakan Purposive sampling. Tulisan ini menyambung dari tulisan ketiga yang lebih kontekstual terhadap output kehadiran politisi perempuan diparlemen. Sejauh mana eksistensi peran perempuan, diakui atau tidaknya ditengah masyarakat Tasikmalaya yang masih membenturkan isu gender dengan pandangan sempit kodrat perempuan dalam pemahaman teolois.
Tasimalaya Januari 2011,
Ketua Penerbitan Jurnal Aliansi
Rino Sundawa Putra
Tidak ada komentar:
Posting Komentar