Kesadaran Politik Tionghoa di Kota Santri

Oleh: Rino Sundawa Putra

Sama halnya dibeberapa daerah, etnis Tionghoa di Kota Tasikmalaya merupakan etnis minoritas, tetapi dibidang ekonomi menjadi salah satu roda penggerak perekonomian besar yang menggerakan sektor perdagangan dan jasa. Dari sisi jumlah, tentunya etnis Tionghoa tidak bisa menjadi sumber daya politik yang bisa digiring suaranya untuk mendukung salah satu calon, tetapi sumber daya politik yang menyangkut finansial politik, tentunya dapat diperhitungkan untuk mempengaruhi dinamika politik lokal di kota Tasikmalaya, mengingat beberapa individu/kelompok pengusaha besar di kota Tasikmalaya dimiliki oleh beberapa orang keturunan Tionghoa yang melebarkan sayap bisnisnya dibeberapa proyek, yakni pusat perbelanjaan (Mall), pusat hiburan, perumahan dan grosir .

Isu-isu yang berkembang seputar adanya dukungan keuangan dari beberapa pengusaha Tionghoa kepada beberapa politisi atau calon kepala daerah di Kota Tasikmalaya memang sudah menjadi rahasia umum bagi sebagaian kecil masyarakat, hal tersebut juga dibenarkan salah satu pengusaha perumahan dari etnis Tionghoa di kota Tasikmalaya.
Adanya dukungan keuangan ini dalam konteks politik, jelas menggambarkan bahwa adanya jalinan kepentingan tertentu, kepentingan tersebut bisa kepentingan beberapa individu dikalangan Tiongoa, atau kepentingan secara umum yang diinginkan oleh seluruh etnis Tionghoa yang ada di kota Tasikmalaya.

Dari hasil diskusi mendalam dengan beberapa kalangan Tinghoa, masyarakat Tionghoa sebagian besar sudah tidak bisa apatis lagi terhadap kegiatan-kegiatan Politik, apalagi diera otonomi daerah, karena mau tidak mau dalam era ini mereka harus bisa mewarnai dinamika politik lokal karena disitulah kepentingan mereka diakomodasikan ditingkat lokal, berbeda dengan pada saat Orde baru. Bahkan seringkali diadakan seminar yang dipelopori oleh kalangan mereka sendiri, seminar tersebut menekankan pentingnya partisipasi politik dan arahan untuk tidak Golput, bahkan menurutnya persentasenya 50% dari semua warga Tionghoa di kota Tasikmalaya sudah mempunyai kesadaran politik yang tinggi dibanding pada saat Orde Baru.

Tetapi ada batasan-batasan tertentu dimana kalangan Tionghoa tidak terlalu menonjolkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik, hanya sebatas melaksanakan hak mereka untuk menentukan pilihan di TPS, termasuk pada pemilihan Walikota Tasikmalaya sebelumnya tahun 2007. Kalaupun ada kontak-kontak dengan elite-elite politik lokal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak terorganisir, artinya hanya beberapa gelintir orang Tionghoa (individu) yang melakukan lobi dan dukungan finansial untuk kepentingan ekonomi politik (jangka pendek), tetapi dia menjamin bahwa hanya dengan segelintir orang yang melakukan lobi-lobi politik, mereka bisa mewakili kepentingan warga Tionghoa secara keseluruhan dan tidak hanya terfokus pada kepentingan ekonomi semata.

Menurut pandangannya, hal serupa juga akan terjadi menjelang Pemilukada kota Tasikmalaya 2012 ini, yaitu hanya segelintir orang Tionghoa yang akan melakukan kontak-kontak dengan beberapa calon Walikota. Mereka kebanyakan pengusaha yang mewakili kepentingan ekonomi, tetapi dia menjamin walaupun itu dilakukan oleh beberapa orang, kepentingan warga Tionghoa secara keseluruhan bisa tersampaikan.
Dari beberapa calon Walikota yang sudah muncul dan populer, syarif, Budi Budiman dan Dede, Beberapa calon yang memang intens membangun jaringan dengan warga Tionghoa ini adalah Syarif dan Budi. Tetapi secara umum berkaca dari pelaksanaan Pemilukada kota Tasikmalaya tahun 2007, tidak pernah ada satu calon pun yang datang menyampaikan secara umum mengenai visi dan misinya kepada warga Tionghoa ditingkat akar rumput, artinya pendekatan yang dilakukan oleh salah calon hanya secara individu ditingkat elit.

Menurutnya, kehati-hatian warga tionghoa di kota Tasikmalaya dalam melakukan aktifitas politik lebih didasarkan pada stigma yang berbasis rasial, dimana masih ada jurang pembatas berbasis etnis yang membenturkan antara masyarakat pribumi dan Tionghoa, apalagi setelah terjadinya kerusuhan pembakaran properti milik warga Tionghoa pada tahun 1996 di kota Tasikmalaya. Ini artinya, ada ketakutan bilamana mereka secara teranga-terangan melakukan aktifitas politik, akan kembali menyulut stigma-stigma negatif terhadap warga Tionghoa dan menyulut api permusushan, mengingat politik praktis yang tidak bisa diprediksi, karena bukan tidak mungkin bilamana terlalu aktif dalam politik, politisasi negatif terhadap warga Tionghoa akan terjadi sebagai akibat manuver politik. Bahkan menurutnya, warga Tionghoa di kota Tasikmalaya cenderung menghindari politik praktis secara langsung, tetapi tidak lantas tidak memperjuangkan kepentingan mereka, kesadaran politik tidak diartikan dengan sejauh mana terlibat dalam politik praktis, tetapi sejauh mana mengakomodasikan kepentingan mereka dengan berbagai pendekatan.

Menjual Religiusitas Kota Santri

Oleh:
Rino Sundawa Putra

Otonomi daerah memiliki implikasi besar terhadap warni-warni dan dinamika dalam proses berdemokrasi ditingkat lokal, apalagi menjelang pemilihan kepala daerah. Isu-isu lokal, wacana-wacana lokal sebagai bagian kearifan lokal suatu daerah menjadi modal atau paling tidak menjadi salah satu faktor penting dalam merebut simpati masyarakat, ini adalah konswensi logis ketika ritual demokrasi berada pada tingkatan lokal.

Gerbang Pilkada Kota Tasikmalaya akan segera dibuka, masing-masing politisi yang ingin mencalonkan sudah mengambil porsi mengenai isu-isu yang strategis sebagai modal dalam mencitrakan diri mereka kepada masyarakat. Ini ditandai dengan maraknya baligho bakal calon atau bakal pasangan calon walikota dengan mengusung tema-tema religius, entah itu berupa kalimat, jargon-jargon atau bahkan simbol-simbol. Hal yang paling umum terlihat adalah pemasangan gambar Mesjid Agung sebagai gambar latar pada baligho bakal calon.

Penggambaran kota Tasikmalaya sebagai kota yang memiliki nuansa religius kuat kemudian ditegaskan lagi dengan predikat kota santri seolah menjadi sumber daya politik yang diperebutkan sebagai jalan meraih simpati masyarakat. Bagi penulis, pencitraan diri dengan mengusung tema-tema atau isu-isu populis merupakan bagian dari kepekaan politik sebagai jalan untuk memahami kehendak masyarakat, bilamana pencitraan diri tersebut tidak dibentuk secara instan hanya untuk keperluan taktis menjelang kontestasi Pilkada, tetapi pencitraan diri dibentuk berdasarkan idealisme politik yang memang sudah berakar pada individu atau pada institusi politik (Partai Politik). Banyak politisi yang tidak bisa menepati janjinya kepada masyarakat karena citra diri yang dibentuk menjelang Pilkada atau menjelang pemilihan calon anggota legislatif, dibuat secara instan mengikuti selera pasar politik. Fenomena pencitraan diri secara instan ini menjadi salah satu faktor menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada para politisi/pejabat.

Sebagai masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat religius, kekuatan akan simbol-simbol keagamaan menjadi magnet yang bisa menggerakan kecenderungan-kecenderungan para pemilih untuk menentukan pilihannya. Dalam tataran inilah kekuatan simbol, wacana dan teks-teks yang mengandung makna religius dimainkan dalam ranah politik menjelang Pilkada kota Tasikmalaya, apalagi ketika kelompok ulama merapatkan diri dalam kompetisi, legitimasi akan simbol-simbol, jargon-jargon bernuansa religius akan semakin kuat, bahkan beberapa pengamat mengatakan, pondasi utama yang harus dibangun dalam rangka memenangkan setiap kontestasi politik di Tasikmalaya adalah dengan melakukan komunikasi dan meraih dukungan dari kalangan ulama. Bagi penulis pendapat para pengamat ini mengandung arti begitu pentingnya pencitraan diri yang dibangun berdasarkan simbol-simbol dan komitmen-komitmen terhadap nilai-nilai religius.

Dalam ranah politik praktis, berbagai isu, wacana dan persepektif publik bisa digunakan sebagai “jualan” politik. Mengusung nilai-nilai religius merupakan hak para politisi sebagai jalan dalam memahami psikologi sosial-politik masyarakat kota Tasikmalaya, sejauh simbol-simbol dan jargon-jargon yang dikemukakan dapat dipertanggungajawabkan secara moral, secara hukum dan secara politik dihadapan masyarakat, artinya para politisi harus mengerti betul kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat menyangkut simbol-simbol dan jargon-jargon. Simbol-simbol dan jargon-jargon harus penuh makna logis yang betul-betul bisa diimplmentasikan selanjutnya, bukan simbol-simbol dan jargon-jargon kosong yang menjadi bumerang dikemudian hari karena kebingungan dalam menafsirkan simbol-simbol dan jargon-jargon tersebut, artinya pencitraan diri yang dibentuk secara instan nantinya akan menjadi simbol dan jargon tanpa makna, mudah dilupakan dan menuai ketidakpercayaan publik.
Para politisi yang akan bertarung pada Pilkada Kota Tasikmalaya bisa berkaca pada situasi politik nasional, bagaimana citra diri rezim dibentuk dengan jargon “berada pada garda terdepan dalam pemberantasan korupusi”, tapi faktanya korupsi semakin menggerogoti partai yang menjadi perahunya. Jangan sampai, makna religius dari simbol dan jargon yang diangkat, tapi prostitusi merajalela, perjudian, miras dan tempat hiburan malam dibiarkan.

Para tokoh Ulama, apalagi yang merapatkan diri, harus senantiasa berperan dan ikut bertanggung jawab mengawal pencitraan diri kandidat yang mengusung nilai-nilai religius, kontrak politik yang melibatkan peran Ulama tidak hanya sebatas kontrak dalam suksesi memenangkan kompetisi politik (jangka pendek), tapi kontrak politik harus bersifat jangka panjang. Dengan menggunakan bargaining power, Ulama mempunyai peran strategis untuk ikut memberi warna dalam jalannya roda kekuasaan, mengubah jualan religiusitas menjadi komitmen religiusitas.

Tasikmalaya Undercover

Oleh:
Rino Sundawa Putra

Penulis mengambil judul dari bukunya Moammar Emka yang menyoroti bagaimana kehidupan malam dan seks warga Jakarta khususnya kaum megapolitan kelas atas Jakarta. Kalau Moammar Emka dalam bukunya Jakarta Undercover mengangkat kelamnya gaya hidup sebagian warga Jakarta, dalam tulisan ini penulis mencoba mengangkat sebagian sisi kehidupan warga kota santri, Tasikmalaya.

Secara runtut sebetulnya penulis mengamati dan mengambil rangkaian-rangkaian ulasan pemberitaan media (Radar Tasikmalaya), kemudian menjadikannya sebagai kacamata dalam menggambarkan bagaimana sebetulnya slide show, rentetan-rentetan fakta yang terdokumentasikan oleh para kuli tinta. Masalah prostitusi, Miras, Judi, Narkoba, Karaoke merupakan rentetan fakta yang mewakili bagaimana sebetulnya ritme kehidupan sebagian warga kota Santri ini.

Investigasi wartawan telah memberikan informasi kepada kita mengenai segmentasi-segmentasi bisnis esek-esek di kota santri ini, ada kelas mahasiswa, kelas emperan, dari mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu, apakah kita harus menutup mata dan pura-pura tidak tahu ramainya kawasan-kawasan tertentu yang menjadi etalase kehidupan malam kota Tasikmalaya yang menjajakan para pekerja malam. berita terakhir mewartakan seorang perempuan berstatus pelajar di kota Tasikmalaya, rela menjual dirinya dengan tarif ratusan ribu karena alasan ekonomi.

Miras juga menjadi salah satu masalah sosial yang hingga hari ini beritanya masih muat pada kolom-kolom surat kabar lokal. Ketika cukai/pajak minuman yang mengandung kadar alkohol dinaikan, peredaran miras bermerek yang punya lisensi lembaga penjamin keamanan produk langka dipasaran karena harganya yang terlalu tinggi, kini miras oplosan yang tidak jelas komposisinya menjadi primadona kawula muda, dampaknya, jumlah orang yang meninggal akibat over dosis miras semakin meningkat di kota yang katanya syarat akan makna religiusnya.

Dalam kolom Insiden Harian Radar Tasikmalaya, berita mengenai penangkapan para Bandar dan pemakai narkoba juga ramai menghiasai. Bahkan pada edisi selasa 13 Desember 2011, lima orang ditangkap karena kepemilikan sabu-sabu dan ganja. Terlepas dari prestasi jajaran Polresta Tasikmalaya mengungkap sindikat peredaran narkoba, penulis punya sudut pandang lain, bahwa kota santri ternyata menjadi pangsa pasar yang menguntungkan bagi bisnis yang merusak generasi muda ini.

Karaoke. mungkin karaoke masih bisa diperdebatkan unsur-unsur pelanggarannya, baik itu dalam konteks agama (maksiat atau tidak), atau unsur pendekatan yuridis formal (legal dan illegal). Tapi alangkah tidak representatifnya bila daerah yang berjuluk kota santri, menjamur tempat-tempat karaoke yang menjadi simbol gaya hidup kalangan-kalangan tertentu. Bahkan berita terakhir mewartakan seorang pengunjung karaoke ditangkap karena di indikasikan menggunakan narkoba dan miras . Hal ini membuktikan ada rangkaian domino yang ujungnya-ujungnya bermuara pada kegiatan yang mengeleminasi julukan Tasikmalaya sebagai kota santri. Seolah tidak ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara tokoh-tokoh agama dan pemerintah kota perihal mudahnya pemerintah kota memberikan izin berdirinya karaoke, padahal salah satu pondasi terpilihnya H. Syarif Hidayat pada Pemilukada 2007 adalah tokoh-tokoh agama/ulama yang menjadi simpul-simpul kekuatan pendukung H. Syarif. Sangat kontradiktif!
Kemudian Judi. Bandar/pengepul judi togel sudah beberapa yang ditangkap, faktanya judi yang menggunakan undian angka ini masih marak. Judi togel menjadi ajang hiburan sekaligus fatamorgana meraup rupiah dengan mengandalkan keberuntungan dengan hitungan matematis rumus-rumus togel, masyarakat dibuai mimpi-mimpi kemenangan.

Masyarakat menjadi irasional, kehilangan akal sehat kalau tidak mau dibilang kehilangan iman, bayangkan hanya dengan menggunakan mimpi, shio dan rumus para penggemar judi togel seolah yakin, angka yang dipasangnya akan keluar. Dari pengamatan penulis, dan tanya jawab sederhana ala warung kopi dengan beberapa masyarakat, judi togel ini seolah menjadi lampu petromak yang mengumpulkann laron-laron hampir setiap wilayah ke RW-an. Setiap sore hingga malam hari, penggemar judi togel yang hampir sebagian besar dari kalangan bawah, tua, muda berbondong-bondong “ngarumus” dirumah pengepul togel, kemudian pengepul menyetorkan uang hasil taruhan togel ke pengepul level selanjutnya, secara hirarkis akan bermuara pada Bandar besar. Ini artinya, jaringan judi togel sudah menyebar hingga pelosok-pelosok ke-RWan. Bayangkan setiap hari berapa kerugian masyarakat kalau secara finansial diakumulasikan. Dari hasil tanya jawab tersebut didapat rata-rata seseorang mendapat kemenangan, disederhanakan bila satu orang dalam satu bulan mendapatkan kemenangan hanya dua kali, tapi dalam satu bulan itu dia memasang hampir tiap malam, bisa dibayangkan apakah seseorang itu akan mendapat keuntungan dari judi togel? Sekali lagi, masyarakat sudah kehilangan logika dan rasionalitasnya!

Masalah prostitusi, Miras, Judi, Narkoba, dan Karaoke ini adalah masalah klasik setiap daerah, tapi bila terjadi pada kota yang dipenuhi simbol-simbol religiusitas hal ini menjadi persoalan yang lain dan menjadi tanda tanya besar. Ini menandakan, kota Tasik sudah mulai kehilangan jati dirinya, tidak ada nilai-nilai yang dipegang teguh, yang ada hanyalah simbol-simbol, dan kita secara tidak sadar terjebak pada simbol-simbol tapi tak bermakna.

Ketika terbit buku Jakarta Undercover karya Moammar Emka, penulis tidak kaget melihat fakta kehidupan malam Jakarta, karena sebagai Pusat bisnis, dihuni oleh berbagai kalangan, pusat perputaran uang, tempat beroperasinya bermacam jenis industri (khususnya industri hiburan, film dan musik), sudah menjadi konsekuensi akan timbulnya gaya hidup penuh glamor, hedonis yang dituturkan Moemar Emka dalam bukunya. Tapi ketika berbicara Kota Santri, kota yang memiliki akar history dan tradisi keagamaan yang kental, budaya nyantri yang kuat, geliat ekonomi yang biasa-biasa saja, apalagi sudah dikukuhkan dengan predikat kota Santri dan dilegitimasi Perda bernuansa religius/Tata Nilai, maka sebagian orang mungkin akan mengernyitkan dahi ketika memperoleh fakta adanya gejala-gejala yang terjadi di kota-kota besar atau kota metropolitan.

Sebagai daerah yang menyandang gelar kota Santri, pendekatan teologis dalam menyikapi masalah ini terletak pada bagaimana agama memberikan nilai pada suatu perbuatan, maksiat adalah nilai bagi perbuatan-perbuatan itu, dan Al-Quran telah menjabarkan dengan jelas, bagaimana bila suatu kaum terus-menerus berkubang dalam kegiatan maksiat. Artinya, persoalan prostitusi, Miras, Judi, Narkoba, Karaoke di kota Tasikmalaya adalah api dalam sekam yang terus membara dalam sunyi, tapi setiap waktu bisa membakar habis predikat para inohong-inohong yang gelarnya menjadi bagian hirarkis terciptanya julukan Kota Santri, entah itu Pesantren, Ulama, politisi, Pejabat, anggota Dewan, partai Islam.

Penulis pikir, ketika semua kalangan inohong-inohong yang predikatnya menjadi bagian hirarkis terciptanya gelar kota santri asyik mengidentifikasikan dirinya sebagai kaum elit yang ritme kerjanya dari ruangan ke ruangan, pertemuan ke pertemuan yang sifatnya elitis, tanpa mau membasis pada persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, tidak turun gunung menuju rimba raya kehidupan sosial masyarakat Tasikmalaya, maka sampai kapanpun para inohong-inohong ini tidak akan bisa menyelesaikan atau bahkan meminimalisir masalah-masalah kemaksiatan, karena mereka tidak bisa mengetahui apa sebetulnya akar masalah yang terjadi, sehingga fenomena kemaksiatan marak terjadi. Kepekaan sosial dibentuk dengan cara merasakan masalah, dan merasakan masalah didapat dengan cara berbaur, tidak menciptakan jarak antara kelompok elit dengan akar rumput. Masalah tidak bisa diselsesaikan diatas meja, dengan menggunakan kertas, catatan dan tinta. Tidak adanya jarak elite dengan umat, elite dengan masyarakat adalah salah satu kunci bagaimana mengidentifikasikan masalah, memetakannya, mencari jalan keluarnya dan menyeleseaikannya.